Pelayanan Kesehatan Gratis di Indonesia?

Pagi tadi karena flu saya tampaknya tidak sembuh-sembuh (dan karena desakan dari kiri-kanan juga), akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Poliklinik perusahaan. Setelah pesan tempat di pagi harinya, saya pergi ke sana kira-kira pukul 9. Untung saja pada saat itu tidak banyak orang yang menunggu giliran sehingga tidak berapa lama setelah daftar ulang, nama saya dipanggil untuk diperiksa.

Setelah diperiksa dan diberikan resep, saya kemudian menebus resep tersebut kepada apotik kecil yang ada di poliklinik tersebut. Setelah itu? Ya sudah, saya melenggang saja pergi tanpa mengeluarkan sepeser pun.

Inilah salah satu kelebihan yang saya sukai dari tempat saya bekerja, ada poliklinik gratis. Saya tinggal daftar, berkonsultasi dengan dokter, diberi obat, dan kemudian pulang dengan obat gratis.

Memang di banyak perusahaan hal ini bukanlah hal yang luar biasa, terutama untuk perusahaan yang besar. Terkadang pelayanan kesehatan yang diberikan tidak dalam bentuk poliklinik, namun dalam bentuk rumah sakit rujukan. Pada rumah sakit tersebut, segala biaya kesehatan Anda akan ditanggung, meskipun porsi penggantian biaya berbeda diantara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Yang mencuat dalam pemikiran saya setelah keluar dari poliklinik adalah: “Kenapa negara kita tidak bisa menyediakan pelayanan kesehatan gratis tanpa terkecuali seperti ini ya?”

Saya jadi ingat kegondokan saya melihat film dokumenter “Sicko” buatan Michael Moore. Di film tersebut terlihat bagaimana mudahnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di negara-negara seperti Inggris, Perancis, bahkan di negara yang dipimpin oleh seorang diktator seperti Kuba.

Seperti halnya di poliklinik perusahaan saya, pelayanan kesehatan di negara-negara tersebut sangat mudah dan gratis. Anda hampir tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun (bahkan di Inggris, kalau Anda ke rumah sakit naik taksi, pihak rumah sakit akan mengganti biaya taksi Anda)

Bagaimana caranya negara dapat menyediakan pelayanan kesehatan gratis seperti ini? Jawabannya dari Pajak. Nah ini nih yang sulit diterapkan di negara kita. Idealnya sih, pajak akan diperbesar untuk digunakan sebagai subsidi kesehatan, suatu bentuk sosialisme kecil. Yang kaya menanggung yang miskin dalam subsidi kesehatan.

Namun, meskipun saya memimpikan suatu bentuk sosialisme pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di negara-negara di atas, tampaknya hal ini masih tetap akan menjadi mimpi. Hal ini bisa dilihat dari sulitnya birokrasi dan politik di Indonesia.

Ayolah pemerintah! Carikan cara agar masyarakat Indonesia bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis (tanpa embel-embel “Syarat dan Ketentuan berlaku”), hilangkan paradigma “Sakit itu Mahal” yang sudah mendekam di sanubari masyarakat. Karena menurut saya kesehatan itu sama pentingnya dengan pendidikan.

Untuk sementara, menunggu pemerintah bergerak, tampaknya saya kalau sakit lagi, saya masih akan pergi ke poliklinik perusahaan saja dulu. :)